Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Medan

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, mengharapkan pemerintah pusat dapat merealisasikan bagi hasil pajak ekspor hasil perkebunan untuk Sumatera Utara.

Wagub juga meminta Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, ikut meyakinkan pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut.

"Sebagai salah satu provinsi yang menjadi sentra perkebunan di tanah air, Sumut telah memberikan kontribusi yang besar bagi negara, khususnya pajak ekspor. Namun, kita tidak mendapatkan manfaat yang berarti dari kegiatan produksi perkebunan itu," ujarnya, tadi pagi.

Dalam ‘teleconference’ Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan Dirjen Pajak Fuad Rahmany, kemarin, Wagub juga menuturkan, kegiatan produksi perkebunan itu telah menimbulkan efek kurang baik bagi infrastruktur jalan di Sumut, karena banyak yang rusak.

Pihaknya sering menerima keluhan dari berbagai pihak, seperti kalangan pengusaha ekspor dan investro karena infrastruktur jalan yang tidak memadai.

Sumut sendiri, bersama 18 provinsi lain yang leading sektornya adalah produksi perkebunan, mengharapkan mendapatkan manfaat dari operasional perkebunan melalui bagi hasil pajak ekspor. “Kami mohon ada yang ‘menetes’ ke Sumut,” imbuhnya.

Jika Sumut mendapat bagi hasil dari pajak ekspor tersebut, lanjutnya, maka pembangunan di Sumut akan semakin intensif dan cepat dilakukan.

“Kami yakin, Sumut bisa menjadi pusat pertumbuhan di wilayah barat,” bebernya. Seusai sosialisasi itu, Wagub menyatakan pihaknya mengharapkan jumlah 25 persen dari bagi hasil pajak ekspor perkebunan. Mengenai belum bersedianya pemerintah pusat merealisasikan harapan itu, pihaknya tidak tahu penyebabnya. (WOL)